Kamis, 07 Juni 2012

ASAS-ASAS HUKUM ADMINISTRASI NEGARA


ASAS-ASAS HUKUM ADMINISTRASI NEGARA



I.                   PENDAHULUAN
       
       Negara adalah suatu unsur yang tak mungkin lepas dari suatu peraturan atau ketetapan.karna tanpa adanya suatu peraturan atau ketetapan  malah akan membebani bahkan mungkin juga bisa menghancurkan semua unsur yang terdapat dalam suatu negara.maka dari itu terciptalah hukum yang digunakan untuk mengatur semua unsur yang terdapat dalam suatu  negara.jadi sangatlah penting dalam suatu Negara untuk membuat suatu hukum untuk mengatur masyarakat kedalam hal yang positif dalam bermasyarakat dan mengatur Negara.
      Pada zaman sekarang tidak ada bangsa yang tidak mempunyai hukumnya sendiri ,apabila dengan bahasa digunakan tata bahasa , demikian pula dengan hukum,hukum juga mempunyai tatanannya sendiri,








II.                RUMUSAN MASALAH

  1. Istilah dan pengertian hukum administrasi negara
  2. Freies ermessen dan detournemen de pouvoir
  3. Peraturan dan ketetapan
  4. Kegunaan hukum  administrasi negara





III.              PEMBAHASAN

         
          A.Istilah dan Pengertian

Dalam cabang ilmu ini ada beberapa macam istilah yang digunakan. Misalnya, ada yang menggunakan istilah Hukum Tata Pemerintahan, dan ada juga yang mengistilah Hukum Tata Usaha Negara.

          Pada tahun  1972 ada surat keputusan menteri P dan K tanggal 30 desember 1972 nomor o 198/U/972 tentang pedoman kurikulum minimal,yang menggunakan istilah resmi yang dipakai. Yaitu Hukum Tata Pemerintahan. Istilah hukum tata pemerintahan inilah yang dipakai di fakultas-fakultas hukum .Dengan adanya ketegasan dalam pemakaian istilah ini, maka terdapat kejelasan dan keseragaman dalam mempelajari ilmu hukum dibidang tersebut.

Dalam perkembangan selanjutnya pemakaian istilah untuk bidang ilmu hukum ini diganti lagi dengan istilah Hukum Administrasi Negara. Sehubungan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perguruan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan nomor 30 tahun 1983.

Hukum Administrasi Negara ini menguji hubungan hukum istimewa yang diadakan dan yang memungkinkan para pejabat administrasi negara melakukan tugas istimewa mereka [definisi logeman]. Administrasi negara diberi tugas mengatur kepentingan umum, misalnya kesehatan masyarakat, pengajaran, pengairan, dan lain-lain.

Pada asasnya semua badan kenegaraan seperti semua subjek hukum yang lain tunduk kepada Hukum Privat. Administrasi negara dapat menjalankan tugasnya, karena peraturan-peraturan hukum administrasi negara tersubut lebih memaksa daripada hukum privat.

Admistrasi negara memerlukan peraturan-peraturan yang lebih memaksa daripada hukum privat. Karena tidak semua orang cenderung secara suka rela menaati perintah administrasi negara apabila perintah tersebut dikeluarkan berdasarkan hukum privat. Hukum administrasi negara lebih memaksa supaya penyelenggaraan kepentingan umum lebih terjamin. Misalnya, kekuasaan tentang hak pencabutandan pemungutan pajak.
dan untuk pengertian tentang hukum  administrasi negara belum begitu detail karena masih terdapat banyak perbedaan pendapat tentang  penerjemahannya. Salah satunya istilah hukum administrasi negara dari negeri Belanda yang berasal dari kata bestuursrecht dan administratief recht, dengan kata dasar administratie dan bestuur. Terhadap dua istilah ini para sarjana indonesia berbeda pendapat dalam menerjemahannya. Untuk kata administrati ini ada yang menerjemahkannya dengan tata usaha, tata usaha pemerintahan, tata pemerintahan, tata usaha negara, dan ada pula yang menerjemahkan administrasi saja. Sedangkan kata bestuur diterjemahkan secara seragam dengan pemerintahan. [1]

 Dan ada juga beberapa pendapat dari para sarjana yang mengungkapkan pengertian tentang hukum administrasi negara.diantaranya adalah ;

1. Van vollenhoven
            “Hukum  Adminitrasi Negara adalah  suatu gabungan ketentuan-ketentuan yang  mengikat badan –badan yang tinggi maupun yang rendah apabila badan – badan itu menggunakan wewenangnya yang telah diberikan kepadanya oleh hukum tata negara”.

           


2. De la basseecour laan:
“Hukum Adminitrasi Negara adalah himpunan peraturan-peraturan tertentu yang menjadi sebab negara berfunggsi(beraksi) ,maka peraturan-peraturan itu mengatur hubungan-hubungannya antara tiap-tiap warga negara dengan pemerintahanya “.

3. J.H. logemann:      

“Hukum Adminitrasi Negara adalah hukum megenai hubungan-hubungan antara jabatan –jabatan satu dengan yang lainya serta hubungan hukum antara jabatan –jabatan negara itu dengan para warga masyarkat”.
Selain batasan pegertian dari pakar-pakar luar negeri berikut ini juga akan di kemukakan definisi hukum adminitrasi negara oleh pakar ilmu hukum indonesia yaitu Mukhsan, Dia berpendapat bahwa ’Hukum Administdasi Negara adalah hukum mengenai streuktur dan kefungsian administrasi negara’.[2]
Sesuai dengan rumusan diatas ,maka bentuk HAN{hukum administrasi negara}dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu;
a.Sebagai HAN,hukum administrasi negara adalah hukum mengenai operasi dan pengadilan dari pada kekuasaan kekuasaan administrasi atau pengawasan terhadap pengusa adminidtrasi.
b.Sebagai hukum buatan administrasi adalah hukum yang menjadi pedoman atau jalan dalam menjalankan undang-undang.

Lebih lanjut bahwa HAN, dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu:
a. HAN heteronom yaitu  hukum mengenai seluk beluk  dari pada administrasi   negara, meliputi:
1. hukum tentang dasar-dasar dan prinsip-prinsip umum daripada  adminidtrasi        negara
2. hukum tentang organisasi daripada administrasi negara, termasuk pengertian dekonsentrasi dan desentralisasi  
3. hukum tentang aktifitas-aktifitas daripada administrasi negara
4. hukum tentang sarana daripada administrasi negara
5. hukum tentang peradilan administrasi .

b.Hukum administrasi negara otonom, yaitu hukum yang diciptakan oleh administrasi negara.
Dari berbagai batasan pengertian hukum administrasi negara yang telah disebutkan diatas, maka dapatlah kiranya diketahui bahwa pada intinya hukum administrasi negara  adalah hukum yang mengatur bagaimana administrasi negara menjalankan fungsi dan tugas-tugasnya. Sedangkan materi yang diaturnya adalah relatif  luas. Hal ini dapat dipahami dengan mengingat betapa luasnya kegiatan maupun campur tangan administrasi negara dalam bidang-bidang kehidupan masyarakat , yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan umum.[3]
B.freries ermessen dan deternement  de pouvoir
      Agar alat perlengkapan negara ,dalam hal ini organ administrasi negara dapat menjalankan tugas menyelenggarakan kesejahteraan umum secara baik,maka administrasi negara memerlukan kemerdekaan untuk bertindak atas inisiatif sendiri terutama dalam menyelesaikan masalah –masalah penting yang timbul dengan sekonyong-konyong,yang peraturan penyelesaiannya belum ada,atau belum dibuat oleh badan legislatif.kemerdekaan tersebut disebut freies ermessen.
Namun kemerdekaan ini tidaklah boleh dijalankan sedemikian rupa sehingga merugikan individu ataupun warga,tanpa alasan yang patut. Pejabat administrasi negara tidak boleh menjalakan wewenangnya untuk menyelenggarakan suatu kepentingan umum yang lain dari yang dimaksud peraturan yang menjadi dasar wewenangnya.
Apabila suatu alat perlengkapan negara yang diberi kewenangan tertentu,tidak menggunakan wewenangnya sesuai dengan tujuan yang telah diberikan oleh peraturan yang menjadi dasarnya.Dapat dikatakan bahwa alat perlengkapan itu telah melakukan “detournement de pouvoir”.Detournement de pouvoir ini sering terjadi,akibat suatu freies ermessen yang disalah gunakan.
C.Peraturan dan Ketetapan
Agar supaya dapat menjalankan tugasnya,maka administrasi negara disamping membuat peraturan juga dapat membuat ketetapan.Ketetapan itu merupakan perbuatan pemerintah atau administrasi negara yang bersegi satu,di mana telah menimbulkan akibat hukum dengan dikeluarkannya ketetapan oleh pihak administrasi negara tanpa menunggu reaksi dari yang dikenai ketetapan.Bedanya dengan perturan adalah ketetapan dibuat untuk menyelesaikan suatu hal yang kongrit,yang telah diketahui terlebih dahulu oleh pihak administrasi negara,sedangkan peraturan dibuat untuk[4] menyelesaikan hal-hal yang belum diketahui lebih dahulu,tapi mungkin akan terjadi.Peraturan ditujukan kepada hal-hal yang masih abstrak.[5]
D.Kegunaan hukum administrasi negara
Keberadaan hukum administrasi negara didalam suatu negara sangatlah penting,baik pada administrasi negara maupun bagi masyarakat luas.Terhadap hal tersebut,sjachran basah menyatakan bahwa,hukum administrasi negara meerupakan sarana hukum yang dapat digunakan untuk mencapai berbagai tujuan negara.Lebih lanjut dikatakan bahwa peranan hukum administrasi negara sangat dominan dan esensial.Sebab,pada hakekatnya,hukum administrasi negara tersebut adalah seperangkat norma yang mengatur dan;
1.memungkinkan administrasi negara untuk menjalankan fungsinya
2.melindungi warga terhadap sikap-tindak administrasi negara itu sendiri
Dengan adanya hukum administrasi negara ,pihak administrasi negara diharapkan dapat mengetahui batas-batas dan hakikat kekuasaannya,tujuan dan sifat daripada kewajiban-kewajiban,juga bagaimana bentuk-bentuk sanksinya bilamana mereka melakukan pelanggaran hukum.Dengan perkataan lain,hukum administrasi negara sebagai pengendali disiplin dan operasionalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi keadministrasinegaraan oleh pihak administrasi negara.Sedangkan dibagian lain ,yaitu bagi masyarakat,hukum administrasi negara merupakan perangkat norma-norma yang dapat digunakan untuk melindungi kepentingan serta hak-hak mereka,perlindungan dimaksud,ditujukan terhadap kemungkinan-kemungkinan terjadi kerugian akibat sikap,tindak dan berbagai perbuatan melanggar hukum yang dilakukun oleh administrasi negara.[6]







IV.             Kesimpulan
Hukum administrasi Negara adalah hukum yang mengatur sebuah organisasi dalam suatu negara dari segi bentuk,jenis,serta hukum yang dilakukan oleh para pejabat dalam melakukan tugasnya dalam negara ini ,baik dalam segi tugas peradilan ,polisi,dan tugas pembuatan undang-undang.


V.                Penutup
Demikianlah makalah tentang asas-asas hukum administrasi negara yang dapat kami sampaikan.Apabila terdapat kekurangan atau kesalahan dalam pembuatan makalah ini kami mohon maaf sebesar-besarnya.Dan apabila ada kekurangan dalam makalah ini kami harap ada kritik ataupun saran yang sifatnya membantu.









Daftar pustaka
·         A.Siti Soetami SH ‘Pengantar tata hukum Indonesia’1992
·         Ridwan HR,’ hukum administrasi negara-ed.1,-2.jakarta :-PT Raja Grafindo Persada2006
·         SF Marbun dkk,’ Hukum Administrasi Negara/Dimensi-dimensi pemikiran.—cetakan 1,--yogyakarta UII Press,2001



[1] Ridwan HR hukum administrasi negara  hlm 23

[2] A.Siti Soetami  SH  pengantar  tata hukum Indonesia hlm 74
[3] SF Marbun ,dkk,hukum administrasi negara hal 21

[5] Ibid hal :75
[6] SF marbun ,dkk,hukum administrasi negara hal 23

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar