Kamis, 07 Juni 2012

HUKUM PERJANJIAN DAN PERIKATAN


HUKUM PERJANJIAN DAN PERIKATAN




 PENDAHULUAN

       Hukum Perjanjian,Perikatan ataupun yang sering juga disebut dengan Hukum Kontrak ternyata sangatlah penting dan ada di dalam Negara kita.Karena kadang hanya sekedar perjanjian yang melenceng atau belum dilunasi di dalam system kontrak  kita, kita rela menggunakan kekerasan.itu semua pasti akan menjadikan sebuah emosi jika janji ataupun kontrak kita belum atau tidak ditepati.Tapi apa yang kita dapatkan dari emosi itu malah akan mempersulit kontrak kita.Kadang  juga bisa menyebabkan pertengkaran yang akhirnya menjadi suatu tindakan kriminal.Jadi jika kita tahu dan mau mempelajari tentang hukum kontrak semua kekeraasan itu tidak akan terjadi.Karena kita tinggal menyelesaikannya secara hukum di pengadilan jika ada kekurang nyamanan di dalam system kontrak kita.
Hukum Perjanjian,Perikatan,atau Hukum Kontrak di Negara kita,setidak-tidaknya sebagaimana yang telah terdapat dalam buku ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,yang dibangun di atas fondasi asas kebebasan berkontrak.Setiap orang bebas memperjanjikan apapun dengan orang lain,asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang serta kesusilaan. Dan setiap perjanjian yang di buat secaara sah,itu semua akan mengikat para pihak bagaikan undang-undang.

      
RUMUSAN MASALAH

a)      Pengertian perikatan dan perjanjian
b)      Macam-macam perikatan
c)      Syarat-syarat sah perjanjian
d)     Lahir dan hapusnya perikatan
e)      Resiko,wanprestasi dan akibatnya
f)       System terbuka dan asas konsensualitas dalam perjanjian





PEMBAHASAN

       HUKUM PERIKATAN DAN PERJANJIAN

A.Pengertian perjanjian dan perikatan

Perjanjian adalah salah satu bagian terpenting dari hukum perdata. Sebagaimana diatur dalam buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Di dalamnya diterangkan mengenai perjanjian, termasuk di dalamnya perjanjian khusus yang dikenal oleh masyarakat seperti perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa,dan perjanjian pinjam-meminjam.
Perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang berdasarkan mana yang satu berhak menuntut hal dari pihak lain dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.
            Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau              dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.
      
            Pengertian perjanjian{verbintenis}secara umumnya adalah suatu hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih,yang memberi kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.
Dari pengertian singkat diatas kita dapat menjumpai beberapa unsur yang memberi wujud pengertian perjanjian,antara lain hubungan hukum{rechts be trekking} yang menyangkut hukum kekayaan antara dua orang {persoon}atau lebih,yang memberi hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak laintentang suatu prestasi.
               Kalau demikian,perjanjian{verbintenis}setidaknya memiliki arti hubungan hukum {rechtsbe trekking} yang oleh hukum itu sendiri diatur dan disahkan cara perhubungannya. Oleh karena itu perjanjian yang mengandung hubungan hukum antara perorangan atau persoon adalah hal yang terletak dan berada dalam lingkungan hukum.
            Itulah sebabnya hubungan hukum dalam suatu perjanjian bukanlah suatu hubungan yang bisa timbul dengan sendirinya seperti yang kita jumpai dalam harta benda kekeluargaan.Dalam hubungan hukum kekayaan keluarga,dengan sendirinya timbul hubungan hukum antara anak dengan kekayaan orang tuanya seperti halnya yang diatur dalam hukum waris lain halnya dengan hukum perjanjian.Hubungan hukum antara pihak satu dengan pihak yang lain tidak bisa timbul dengan sendirinya.Hubungan itu tercipta karna adanya tindakan hukum rechtshandeling.Tindakan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihaklah yang menimbulkan hukum perjanjian,sehingga terhadap satu pihak diberi hak oleh pihak yang lain untuk memperoleh prestasi sedangkan pihak yang lain itupun menyediakan diri dengan dibebani'kewajiban'untuk menunaikan prestasi.
            Jadi,satu pihak memperoleh hak dan pihak yang sebelah lagi memikul kewajiban untuk menunaikan prestasi.
Sedangkan suatu perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih dimana pihak satu mempunyai kewajiban memenuhi sesuatu yang menjadi hak pihak lain. Pihak yang mempunyai kewajiban dinamakan pihak juga pihak berhutang atau debitur, sedangkan pihak yang mempunyai hak itu disebut juga pihak penagih atau kreditur ( pihak berpiutang ).[1] Perhubungan antara dua orang atau dua pihak tadi adalah suatu perhubungan hukum, yang berarti hak si berpiutang itu dijamin oleh hukum atau undang-undang.  Adapun barang yang dapat dituntut dinamakan prestasi, yang menurut undang-undang dapat berupa:
1.      Menyerahkan suatu barang
2.      Melakukan suatu perbuatan
3.      Tidak melakukan suatu perbuatan

B.Macam- macam perikatan
  
Bentuk perikatan yang paling sederhana ialah suatu perikatan yang masing masing pihak hanya ada satu orang dan satu pretasi yang seketika juga dapt ditagih pembayarannya.disamping bentuk yang paling sederhana itu ,terdapat berbagai macam perikatan lain yang akan diuraaikan satu persatu dibawah ini;

                      i.            perikatan bersyarat [voorwaardelijk]
Perikatan bersyarat adalah suatu perikatan yang digantungkan pada suatu kejadian dikemudian hari yang belum tentu perikatan itu akan terjadi atau tidak.Suatu contoh,apabila saya lulus UAN kamu akan kugendong sampai rumah.
                  ii.            perikatan yang digantungkan pada suatu ketetapan waktu[tijdsbepaling]
Perbedaan antara suatu syarat dengan suatu ketetapan waktu ialah yang pertama berupa suatu kejadian atau peristiwa yang belum tentu atau tidak akan terlaksana,sedangkan yang kedua adalah suatu hal yang pasti akan datang meskipun mungkin belum dapat ditentukan kapan datangnya,misalnya meninggalkan seseorang.Contoh-contoh perikatan yang digantungkan pada suatu ketetapan waktu banyak sekali dalam praktek,seperti perjanjian perburuhan,suatu hutang wesel yang dapat ditagih suatu waktu setelahnya dipertunjukkan dan lain sebagainya.
                iii.            perikatan yang membolehkan memilih [alternatief]
Ini adalah suatu perikatan dimana terdapat dua atau lebih dari macam-macam prestasi sedangkan kepada si berhutang diserahkan yang mana ia akan lakukan.Misalnya,ia boleh memilih apakah ia akan memberikan motor atau bensin satu liter ataukah uang dua ribu rupiah.
                iv.            perikatan tanggung menanggung [hoofdelijk atau solidoir]
Ini adalah suatu perikatan dimana beberapa orang bersama-sama sebagai pihak yang berhutang berhadapan dengan satu orang yang menghutangkan,ataupun sebaliknya.Beberapa orang sama-sama berhak menagih suatu piutang dari satu orang .Tapi perikatan semacam ini jarang sekali terjadi dalam suatu praktek.
Suatu contoh,beberapa orang yang bersama-sama menghadapi satu orang berpiutang atau penagih hutang,masing-masing dapat dituntut untuk membayar hutang itu seluruhnya.Tetapi jika salah satu sudah membayar,maka pembayaran itu sudah membebaskan semua teman-temanya yang berhutang.Jadi,jika dua orang A dab B secara tanggung menanggung berhutang Rp.100.000,-kepada C ,maka A dan B masing-masing dapat dituntut untuk membayar Rp,100.000,-
                  v.            perikatan yan dapat dibagi yang tidak dapat dibagi
Apakah perikatan dapat dibagi atau tidak,tergantung pada kemungkinan tidaknya membagi prestasi.Pada hakekatnya tergantung juga pada kehendak atau maksud dari kedua belah pihak yang membuat suatu perjanjian.Persoalan tentang dapat atau tidaknya dibagi suatu perikatan,barulah tampil ke muka,jika salah satu pihak dalam perjanjian telah digantikan oleh beberapa orang lain.Hal mana biasanya terjadi karena meninggalnya satu pihak yang menyebabakan ia digantikan dalam segala hak-haknya oleh sekalian ahli warisnya.
                vi.            perikatan dengan penetapan hukuman {stafbeding]
Untuk mencegah jangan sampai si berhutang dengan mudah saja melalaikan kewajibannya,dalam praktek banyak dipakai perjanjian di mana si berhutang dikenakan suatu hukuman apabila ia tidak menepati kewajibannya.Hukuman ini,biasanya ditetapkan dalam suatu jumlah uang tertentu yang sebenarnya merupakan suatu pembayaran kerugian yang sejak semula sudah ditetapkan sendiri oleh para pihak yang memmbuat perjanjian itu
Hakim mempunyai kekuasaan untuk meringankan hukuman ,apabila sebagian perjanjian telah dipenuhi.  

 C.  Syarat Sah Suatu Perjanjian

Bagaimanakah Syarat Sah Suatu Perjanjian ?

Berdasar ketentuan hukum yang berlaku pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu perjanjian dinyatakan sah apabila telah memenuhi 4 syarat komulatif yang terdapat dalam pasal tersebut, yaitu :

1. Adanya kesepakatan para pihak untuk mengikatkan diri
       Bahwa semua pihak menyetujui/sepakat mengenai materi yang diperjanjikan, dalam hal ini tidak terdapat unsur paksaan, intimidasi ataupun penipuan.

2. Kecakapan para pihak untuk membuat perjanjian
       Kata kecakapan yang dimaksud dalam hal ini adalah bahwa para pihak telah dinyatakan dewasa oleh hukum, (ukuran dewasa sesuai ketentuan KUHPerdata adalah telah berusia 21 tahun; sudah atau pernah menikah), tidak gila, tidak dibawah pengawasan karena perilaku yang tidak stabil dan bukan orang-orang yang dalam undang-undang dilarang membuat suatu perjanjian tertentu.

3. Ada suatu hal tertentu
        Bahwa obyek yang diperjanjikan dapat ditentukan dan dapat dilaksanakan oleh para pihak.Perjanjian harus menentukan jenis objek yang diperjanjikan. Jika tidak, maka
perjanjian itu batal demi hukum. Pasal 1332 BW menentukan hanya barang-barang
yang dapat diperdagangkan yang dapat menjadi obyek perjanjian, dan berdasarkan
Pasal 1334 BW barang-barang yang baru akan ada di kemudian hari dapat menjadi
obyek perjanjian kecuali jika dilarang oleh undang-undang secara tegas


                    4. Adanya suatu sebab yang halal
        Suatu sebab dikatakan halal apabila sesuai dengan ketentuan pasal 1337 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu :
• tidak bertentangan dengan ketertiban umum
• tidak bertentangan dengan kesusilaan
• tidak bertentangan dengan undang-undang


D.Lahir dan Hapusnya Perikatan
Perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang. Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik yaitu keinginan subyek hukum untuk berbuat sesuatu, kemudian mereka mengadakan negosiasi dengan pihak lain, dan sudah barang tentu keinginan itu sesuatu yang baik. Itikad baik yang sudah mendapat kesepakatan terdapat dalam isi perjanjian untuk ditaati oleh kedua belah pihak sebagai suatu peraturan bersama. Isi perjanjian ini disebut prestasi yang berupa penyerahan suatu barang, melakukan suatu perbuatan, dan tidak melakukan suatu perbuatan.
Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi 4 syarat:
1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu pokok persoalan tertentu.
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.
Dua syarat pertama disebut juga dengan syarat subyektif, sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut syarat obyektif. Dalam hal tidak terpenuhinya unsur pertama (kesepakatan) dan unsur kedua (kecakapan) maka kontrak tersebut dapat dibatalkan. Sedangkan apabila tidak terpenuhinya unsur ketiga (suatu hal tertentu) dan unsur keempat (suatu sebab yang halal) maka kontrak tersebut adalah batal demi hukum.
Menurut ajaran yang lazim dianut sekarang, perjanjian harus dianggap lahir pada saat pihak yang melakukan penawaran (offerte) menerima jawaban yang termaktub dalam surat tersebut, sebab detik itulah yang dapat dianggap sebagai detik lahirnya kesepakatan. Walaupun kemudian mungkin yang bersangkutan tidak membuka surat itu, adalah menjadi tanggungannya sendiri. Sepantasnyalah yang bersangkutan membaca surat-surat yang diterimanya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, karena perjanjian sudah lahir. Perjanjian yang sudah lahir tidak dapat ditarik kembali tanpa izin pihak lawan. Saat atau detik lahirnya perjanjian adalah penting untuk diketahui dan ditetapkan, berhubung adakalanya terjadi suatu perubahan undang-undang atau peraturan yang mempengaruhi nasib perjanjian tersebut, misalnya dalam pelaksanaannya atau masalah beralihnya suatu risiko dalam suatu peijanjian jual beli.
Perjanjian harus ada kata sepakat kedua belah pihak karena perjanjian merupakan perbuatan hukum bersegi dua atau jamak. Perjanjian adalah perbuatan-perbuatan yang untuk terjadinya disyaratkan adanya kata sepakat antara dua orang atau lebih, jadi merupakan persetujuan. Keharusan adanya kata sepakat dalam hukum perjanjian ini dikenal dengan asas konsensualisme. asas ini adalah pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kata sepakat.
Syarat pertama di atas menunjukkan kata sepakat, maka dengan kata-kata itu perjanjian sudah sah mengenai hal-hal yang diperjanjikan. Untuk membuktikan kata sepakat ada kalanya dibuat akte baik autentik maupun tidak, tetapi tanpa itupun sebetulnya sudah terjadi perjanjian, hanya saja perjanjian yang dibuat dengan akte autentik telah memenuhi persyaratan formil.
Subyek hukum atau pribadi yang menjadi pihak-pihak dalam perjanjian atau wali/kuasa hukumnya pada saat terjadinya perjanjian dengan kata sepakat itu dikenal dengan asas kepribadian. Dalam praktek, para pihak tersebut lebih sering disebut sebagai debitur dan kreditur. Debitur adalah yang berhutang atau yang berkewajiban mengembalikan, atau menyerahkan, atau melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu. Sedangkan kreditur adalah pihak yang berhak menagih atau meminta kembali barang, atau menuntut sesuatu untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan.
Berdasar kesepakatan pula, bahwa perjanjian itu dimungkinkan tidak hanya mengikat diri dari orang yang melakukan perjanjian saja tetapi juga mengikat orang lain atau pihak ketiga, perjanjian garansi termasuk perjanjian yang mengikat pihak ketiga .
Causa dalam hukum perjanjian adalah isi dan tujuan suatu perjanjian yang menyebabkan adanya perjanjian itu. Berangkat dari causa ini maka yang harus diperhatikan adalah apa yang menjadi isi dan tujuan sehingga perjanjian tersebut dapat dinyatakan sah. Yang dimaksud dengan causa dalam hukum perjanjian adalah suatu sebab yang halal. Pada saat terjadinya kesepakatan untuk menyerahkan suatu barang, maka barang yang akan diserahkan itu harus halal, atau perbuatan yang dijanjikan untuk dilakukan itu harus halal. Jadi setiap perjanjian pasti mempunyai causa, dan causa tersebut haruslah halal. Jika causanya palsu maka persetujuan itu tidak mempunyai kekuatan. Isi perjanjian yang dilarang atau bertentangan dengan undang-undang atau dengan kata lain tidak halal, dapat dilacak dari peraturan perundang-undangan, yang biasanya berupa pelanggaran atau kejahatan yang merugikan pihak lain sehingga bisa dituntut baik secara perdata maupun pidana. Adapun isi perjanjian yang bertentangan dengan kesusilaan cukap sukar ditentukan, sebab hal ini berkaitan dengan kebiasaan suatu masyarakat sedangkan masing-masing kelompok masyarakat mempunyai tata tertib kesusilaan yang berbeda-beda.
Secara mendasar perjanjian dibedakan menurut sifat yaitu :
1. Perjanjian Konsensuil
Adalah perjanjian dimana adanya kata sepakat antara para pihak saja, sudah cukup untuk timbulnya perjanjian.
2. Perjanjian Riil
Adalah perjanjian yang baru terjadi kalau barang yang menjadi pokok perjanjian telah diserahkan.
3. Perjanjian Formil
Adalah perjanjian di samping sepakat juga penuangan dalam suatu bentuk atau disertai formalitas tertentu.
Dan Mengenai peraturan tentang berakhirnya perjanjian diatur di dalam Bab XII Buku III KUH. Perdata. Peraturan untuk itu adalah perlu bagi kedua belah pihak, baik untuk menentukan sikap selanjutnya maupun untuk memperjelas sampai dimana batas perjanjian tersebut.
Di dalam Pasal 1381 KUH. Perdata disebutkan beberapa cara hapusnya suatu perjanjian yaitu:
1.    Pembayaran
2.    Penawaran tunai disertai dengan penitipan
3.    Pembaharuan hutang
4.    Perjumpaan hutang
5.    Percampuran hutang
6.    Pembebasan hutang
7.    Musnahnya benda yang terhutang
8.    Kebatalan/pembatalan
9.    Berlakunya syarat batal
10. Kadaluarsa atau lewat waktu.
Yang dimaksud dengan pembayaran adalah pelaksanaan atau pemenuhan perjanjian secara sukarela, artinya tidak dengan paksaan.
Pada dasarnya pembayaran hanya dapat dilaksanakan oleh yang bersangkutan saja. Namun Pasal 1382 KUH. erdata menyebutkan bahwa pembayaran dapat dilakukan oleh orang lain. Dengan demikian undang-undang tidak mempersoalkan siapa yang harus membayar, akan tetapi yang penting adalah hutang itu harus dibayar.
Penawaran pembayaran tunai yang diikuti dengan penitipan adalah salah satu cara pembayaran untuk menolong debitur. Dalam hat ini si kreditur menolak pembayaran. Penawaran pembayaran tunai terjadi jika si kreditur menolak menerima pernbayaran, maka debitur secara langsung menawarkan konsignasi yakni dengan menitipkan uang atau barang kepada Notaris atau panitera. Setelah itu notaris atau uang yang harus dibayarkan selanjutnya menjumpai kreditur l.mtuk melaksanakan pembayaran. Jika kreditur menolak, maka dipersilakan oleh notaris atau panitera untuk menandatangani berita acara. Jika kreditur menolak juga, rnaka hat ini dicatat dalam berita acara tersebut, hat ini merupakan bukti bahwa kreditur menolak pembayaran yang ditawarkan. Dengan demikian debitur meminta kepada hakim agar konsignasi disahkan. Jika telah disahkan, maka debitur terbebas dari kewajibannya dan perjanjian dianggap hapus.
Pembaharuan hutang (raovasi) adalah peristiwa hukum dalam suatu perjanjian yang diganti dengan perjanjian lain. Dalam hat para pihak mengadakan suatu perjanjian dengan jalan menghapuskan perjanjian lama dan membuat perjanjian yang baru.
Dalam hal terjadinya perjumpaan hutang atau kompensasi terjadi jika para pihak yaitu kreditur dan debitur saling mempunyai hutang dan piutang, maka mereka mengadakan perjumpaan hutang untuk uatu jumlah yang sama. Hal ini rerjadi jika antara kedua hutang berpokok pada sejumlah uang atau sejumlah barang yang dapat dihabiskan dari jenis yang sama dan keduanya dapat ditetapkan serta dapat ditagih seketika.
Percampuran hutang terjadi akibat keadaan bersatunya kedudukan kreditur dan debitur pada satu orang. Dengan bersatunya kedudukan dehitur pada satu orang dengan sendirinya menurut hukum telah terjadi percampuran hutang sesuai dengan Pasal 1435 KUH. Perdata.
Pembebasan hutang terjadi apabila kreditur dengan tegas menyatakan bahwa la tidak menghendaki lagi adanya pemenuhan prestasi oleh si debitur. Jika si debitur menerima pernyataan si kreditur maka berakhirlah perjanjian hutang piutang diantara mereka.
Musnahnya benda yang terhutang, Dengan terjadinya musnah barang-barang yang menjadi hutang debitur, maka perjanjian juga dapat hapus. Dalam hal demikian debitur wajib membuktikan bahwa musnahnya barang tersebut adalah di luar kes,alahannya dan barang itu akan musnah atau hilang juga meskipun di tangan kreditur. Jadi dalam hal ini si debitur telah berusaha dengan segala daya upaya untuk menjaga barang tersebut agar tetap berada seperti semula. Hal ini disebut dengan resiko.
Pembatalan/kebatalan, Suatu perjanjian akan hapus jika ada suatu pembatalan ataupun dibatalkan. Pembatalan haruslah dimintakan atau,batal demi hukum. Karena jika dilihat batal demi hukum maka akibatnya perjanjia.n itu dianggap tidak pernah ada, sedangkan dalam pembatalan, perjanjian dianggap telah ada akan tetapi karena suatu pembatalan maka perjanjian itu hapus dan para pihak kembali kepada keadaan semula.
Syarat batal adalah syarat yang jika dipenuhi, menghentikan perjanjian dan membawa segala sesuatu kembati kepada keadaan semula, yaitu tidak pernah ada suatu perjanjian. Syarat ini tidak menangguhkan pemenuhan perjanjian, hanyalah mewajibkan si berpiutang mengembalikan apa yang telah diterimanya jika peristiwa yang dimaksud terjadi.
Daluarsa adalah suatu upaya untuk rnemperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perjanjian dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang diterima oleh undang-undang (Pasal 1946 KiJH. Perdata).
Jika dalam perjanjian tersebut telah dipenuhi salah satu unsur dari hapusnya perjanjian sebagaimana disebutkan di atas, maka perjanjian tersebut berakhir sehingga dengan berakhirnya perjanjian tersebut para piuak terbebas dari hak dan kewajiban masing-masing.
    E.Perihal Resiko, Wanprestasi dan Akibatnya
       Resiko adalah kewajiban untuk memikul kerugian jikalau ada suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa benda yang dimaksudkan dalam perjanjian. Pasal 1237 dalam BW menetapkan bahwa dalam suatu perjanjian mengenai pemberian suatu barang tertentu, sejak lahirnya perjanjian itu barang tersebut sudah menjadi tanggungan orang yang berhak menagih penyerahannya. Tapi bila si berhutang ( yang harus menyerahkan barang ) itu lalai dalam kewajibannya untuk menyerahkan barangnya, maka sejak saat itu resiko berpindah di atas pundaknya, meskipun ia masih juga dapat dibebaskan dari pemikulan resiko itu, jika ia dapat membuktikan bahwa barang tersebut juga akan hapus seandainya sudah berada di tangan si berpiutang itu sendiri. Menurut pasal 1460, dalam hal suatu perjanjian jual beli mengenai suatu barang yang sudah ditentukan sejak saat ditutupnya, perjanjian barang itu sudah menjadi tanggungan si pembeli, meskipun ia belum diserahkan dan masih berada di tangan si penjual. Jadi, jika barang itu hapus bukan karena salahnya si penjual, si penjual masih tetap berhak untuk menagih harta yang belum dibayar. Dalam pasal 1545 menetapkan bahwa jika dalam suatu perjanjian pertukaran mengenai suatu barang yang sudah ditentukan, sebelum dilakukan penyerahan antara kedua belah pihak , barang itu hapus di luar kesalahan pemiliknya, maka perjanjian pertukaran dianggap dengan sendirinya hapus dan pihak yang sudah menyerahkan barangnya berhak untuk meminta kembali barangnya itu. Resiko disini diletakkan di atas pundak si pemilik barang sendiri, dan hapusnya barang sebelum penyerahan membawa pembatalan perjanjian. Karena adanya resiko yang saling bertentangan ini, suatu perjanjian pertukaran harus dipandang sebagai asas yang berlaku pada umumnya terhadap perjanjian-perjanjian yang meletakkan kewajiban pada kedua belah pihak, sedangkan apa yang ditetapkan dala pasal 1460 dalam hal perjanjian jual beli harus dipandang sebagai kekecualian. Dan memang sudah selayaknya, jika dalam suatu perjanjian yang meletakkan kewajiban timbal balik salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, dengan sendirinya pihak yang lain juga dibebaskan dari kewajibannya, karena memang seorang hanyalah menyanggupi untuk memberikan suatubarang atau untuk melakukan sesuatu perbuatan karena ia mengharapkan akan menerima juga suatu barang atau pihak lain akan melakukan suatu perbuatan pula.
       Sebagaimana telah diterangkan,seorang debitur yang lalai, yang melakukan “wanprestasi” dapat digugat di depan hakim dan hakim akan menjatuhkan putusan yang merugikan pada tergugat itu. Seorang debitur dikatakan lalai apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya atau memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan. Kelalaian atau wanprestasi pada pihak si berhutang harus dinyatakan secara resmi memalui peringatan ( sommatie ) bahwa si berpiutang menghendaki pembayaran seketika atau dalam jangka waktu yang pendek. Atas adanya wanprestasi yang dilakukan oleh seorang debitur , si berpiutang berhak menuntut dengan memilih berbagai kemungkinan :

1.      Si berpiutang dapat meminta pelaksanaan perjanjian, meskipun pelaksanaan ini sudah terlambat.
2.      Si berpiutang dapat memilih penggantian kerugian saja, yaitu kerugian yang dideritanya, karena perjanjian tidak atau terlambat dilaksanakan, atau dilaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya.
3.      Si berpiutang dapat menuntut pelaksanaan perjanjian disertai dengan penggantian kerugian yang diderita olehnya sebagai akibat terlambatnya pelaksanaan perjanjian.
4.      Dalam hal suatu perjanjian yang meletakkan kewajiban timbal bali, kelalaian satu pihak memberikan hak kepada pihak yang lain untuk meminta pada hakim supaya perjanjian dibatalkan, disertai dengan permintaan penggantian kerugian.
Hak ini diberikan noleh pasal 1266 BW yang menentukan bahwa tiap perjanjian bilateral selalu dianggap telah dibuat dengan syarat bahwa kelalaian salah satu pihak akan mengakibatkan pembatalan perjanjian. Pembatalan tersebut harus dimintakan pada hakim. Dalam penggantian kerugian dpat dituntut menurut undang-undang berupa “kosten, schaden en interssen” (pasal 1243). Yang dimaksudkan kerugian yang dapat dimintakan penggantian itu, tidak hanya yang berupa biaya-biaya yang sungguh-sungguh telah dikeluarkan (kosten), atau kerugian yang sungguh-sungguh menimpa harta benda si berpiutang (schaden), tetapi juga yang berupa kehilangan keuntungan (interessen), yaitu keuntungan yang akan didapat seandainya si berhutang tidak lalai (winstderving).
     Seorang debitur yang digugat di depan hakim karena ia dikatakan telah melalaikan kewajibannya, dapat membela dirinya untuk menghindarkan dirinya dari penghukuman yang merugikan dengan mengajukan keadaan-keadaan di luar kekuasaanya yang memaksanya hingga ia tidak dapat menepati perjanjian (overmacht). Pembelaan itu bermaksud agar ia tidak dipersalahkan tentang tidak ditepatinya perjanjian itu.
F.     Sistem terbuka dan asas konsensualitas dalam perjanjian
       Hukum perjanjian menganut sistem terbuka yang memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja asalkan tidak melanggar Undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.  Sistem terbuka yang mengandung asas kebebasan membuat perjanjian dalam BW lazimnya disimpulkan dalam pasal 1338 ayat ( 1 ) yang berbunyi : “ semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Penekanan pada perkataan semua menyatakan bahwa masyarakat diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja ( atau tentang apa saja ) dan perjanjian itu akan mengikat mereka yang membuatnya seperti suatu UU. Dalam hukum perjanjian juga berlaku asas konsesualisme yang berasal dari kata consensus yang berarti sepakat. Asas konsensualisme adalah pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan. Perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal yang pokok walaupun belum ada perjanjian tertulisnya sebagai sesuatu formalitas. Asas konsesualisme tersebut lazimnya disimpulkan dari pasal 1320 yang berbunyi : “ untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :
1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya
2. Kecakapan untuk membentuk suatu perjanjian
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal
       Karena suatu perjanjian lahir pada titik tercapainya kesepakatan maka perjanjian itu lahir pada detik diterimanya suatu penawaran ( offerte ). Menurut ajaran yang lazim dianut sekarang, kejadian harus dianggap lahir pada saat pihak yang melakukan penawaran ( offerte ) menerima jawaban yang termaktub dalam surat tersebut, sebab detik itulah yang dapat dianggap lahirnya kesepakatan. Karena perjanjian sudah lahir, maka tak dapat lagi ia ditarik lagi jika tidak seizin pihak lawan. Pengecualian terhadap asas konsensualisme yaitu penetapan formalitas-formalitas tertentu untuk beberapa macam perjanjian, atas ancaman batalnya perjanjian tersebut apabila tidak menuruti bentuk cara yang dimaksud, misalnya perjanjian penghibahan jika mengenai benda tak bergerak harus dilakukan dengan akta notaris. Perjanjian perdamaiaan harus dilakukan secara tertulis dan lain sebagainya. Perjanjian yang memerlukan formalitas tertentu dinamakan perjanjian formil.








KESIMPULAN
Perjanjian, baik ditinjau dari sudut hukum privat maupun publik, sama-sama
memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak yang memperjanjikan jika sudah memenuhisyarat-syarat yang ditentukan untuk dinyatakan sah. Namun berbeda dengan perjanjianyang berlaku dalam lapangan hukum privat yang hanya mengikat kedua belah pihak,dalam lapangan hukum publik perjanjian mengikat bukan hanya kedua belah pihak namun juga pihak ketiga.Selain itu subjek perjanjian dalam lapangan hukum privat adalah individu ataubadan hukum, sementara subjek perjanjian dalam lapangan hukum publik adalah subjek hukum internasional yaitu negara, organisasi internasional dan gerakan-gerakan pembebasan.























DAFTAR PUSTAKA

·       M.Yahya Harahab S.H,Segi-segi Hukum Perjanjian
·    Subekti,Pokok-pokok Hukum Perdata,Jakarta:Penerbit PT Intermasa,2003
·    Mashudi dan Mohammad Chidir Ali,Bab-bab Hukum Perikatan,Bandung:Penerbit Mandar maju,1995




[1] Mashudi dan Mohammad Chidir Ali,Bab-bab Hukum Perikatan,Bandung:Mandar Maju,1995,h.55

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar